Pencanangan Reformasi Birokrasi

Pendaftaran SMA sederajat dan JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah) di geratiskan diungakap Bupati Sambas Ir. H. Burhanuddin A Rasyid pada saat Pencanangan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2010-2025 di Balairung Sari Rumah Dinas Bupati Sambas, Rabu (16/6), yang di hadiri Ketua DPRD Kab. Sambas H. Mas’ud Sulaiman, Ketua Pengadilan Negeri Sambas yang baru, Efendi Mukhtar, SH, MH, Kepolres Sambas, Angota DPRD Sambas, Sekda Sambas, para Asisten, tokoh masyarakat dan SOPD di Lingkungan Kabupaten Sambas

Burhanuddin dalam sambautanya mengatakan di tahun ini tamat SMP sederajat kelulusannya meningkat dari tahun kemaren. Tapi menjadi kendala, terangnya banyak anak SMP untuk melajutkan sekolah ke SMA tidak mencapai 100 persen karena banyak masyarakat tidak mampu untuk meyekolahkan anaknya , ucap bupati. untuk itu Bupati Sambas selaku Kepala Pemerintah Daerah berkomidmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi menggeratiskan uang pendaftaran untuk masuk SMA sederajat baik negeri maupun swasta dan JAMKESDA. “sesuai dengan pembahan Pandangan Umum DPRD Sambas anggota dewan setuju Jamkesda bagi pelayanan kesehatan untuk kelas 3 di deratiskan ditanggung oleh pemerintah,”terang bupati.

Bupati menjelaskan pencanganan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujutkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik “good gevernance”. “bahwa diketahui RPJM Pemerintah Nasional bahwa ada sebelas program pembangunan termasuk tata kelola pemerintahan itu semua tergantug birokrasi kalau tidak adanya reformasi roda pemerintahan begitu saja atau tidak ada hari tanpa demo kalau tidak melakukan perubahan,”ujar bupati.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pertanian mengungkapkan pemerintah merupakan pelayan masyarakat bukan minta dilayani, ucapnya. Ia bertanya apakah pelayanan birokrasi sudah baik. Bupati dilihat dari media masa birokrasi indonesia terjelek nomor dua dari india. “kita lihat masih banyak publik belum puas hasil kerja pemerintahan, seperti Bupati mencontohkan banyak masyarakat sms ke saya seperti masalah jalan, KTP, angkutan dan pelayanan publik. Untuk itu Bupati mengharapkan SOPD mengambil bagian dari perangkat pemerintah paling bawah sampai pusat untuk mereformasi birokrasi dalam upaya untuk melakukan perubahan, kemajuan dan tata kelola pemerintahan yang baik,”paparnya.